Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Berlaku 1 Januari 2020

Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Berlaku 1 Januari 2020

Jakarta (RJ) – Bank Indonesia (BI) sudah menyiapkan tahapan penyederhanaan nominal mata uang rupiah atau redenominasi meskipun Rancangan Undang-undang (RUU) redenominasi baru akan masuk Program Legislasi Nasional (Proplegnas) untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bila pembahasan lancar, maka tahapan persiapan akan dimulai pada 2018 dan 2019. Selanjutnya pada 1 Januari 2020 dimulai masa transisi.

“Jadi kalau seandainya di tahun 2017 ini bisa didukung oleh pemerintah dan DPR, tahun 2018 dan 2019 adalah tahun persiapan untuk berlaku 1 Januari 2020,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo selesai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Selaku Gubernur BI, Agus mengungkapkan, dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan penjelasan tentang Rancangan Undang-undang (RUU) redenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang rupiah.

“Melaporkan kepada Bapak Presiden tentang Rancangan Undang-Undang Redenominasi mata uang. Jadi bersama dengan Menteri Keuangan menjelaskan itu,” katanya.

Redenominasi, kata Agus, akan dibahas lebih lanjut pada tingkat Sidang Kabinet. Jokowi sudah meminta Agus lebih dulu untuk berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, sebelum bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Targetnya, RUU redenominasi bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas untuk dibahas tahun ini. “Diharapkan bisa masuk di dalam prolegnas prioritas untuk dibahas tahun 2017,” jelasnya.

Agus menambahkan, masa transisi membutuhkan waktu empat tahun, yang artinya sampai 2024. Dalam tahapan tersebut nantinya adakan berlaku rupiah lama dan rupiah baru, begitu juga dengan harga barang.

“1 Januari 2020 sampai 2024, itu adalah masa transisi, di mana pada saat itu di Indonesia akan ada rupiah lama dan rupiah baru, tetapi bersama, dan harga-harga barang dan jasa harus dengan Undang-Undang memenuhi untuk dipasang harga-harga baru dan harga lama,” jelasnya.

Tahapan belum selesai, lima tahun ke depan akan ada finalisasi berupa penarikan rupiah lama.

“Setelah itu, setelah 5 tahun, baru tahap face out, yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Jadi ada periode kira-kira 11 tahun lah periode ini berjalan,” tandas Agus.

Sejajar dengan negara lain
Pada kesempatan itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, penyederhanaan nominal mata uang rupiah atau redenominasi sangat perlu untuk dilakukan. Selain menyangkut efisiensi atas aktivitas ekonomi, redenominasi akan mensejajarkan rupiah dengan mata uang negara lain di dunia.

“Ini akan membuat persepsi terhadap perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, efisiensi juga menjadi lebih baik, dan tentu membuat mata uang rupiah sejajar dengan mata uang dunia lainnya,” jelas Agus.

Bila dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat (AS), Agus merasa persepsi terhadap rupiah yang berkembang di masyarakat sangat lemah. Sekarang 1 dolar AS setara dengan Rp 13.300.

“Itu dipersepsikan seolah-olah Rupiah itu lemah sekali, dan mudah sekali kemudian terbentuk ekspektasi inflasi yang tinggi di Indonesia. Padahal sebetulnya inflasi terkendali. Jadi oleh karena itu kita lakukan proses redenominasi mata uang dan juga untuk menciptakan kebanggaan nasional,” paparnya.

Agus menambahkan, jumlah 0 (nol) yang sangat banyak pada rupiah membuat sistem teknologi yang terkait dengan pendataan dan informasi keuangan menjadi tidak efisien.

“Tetapi kalau nanti kita bisa melakukan penyelarasan ini, itu menjadi lebih efisien,” tegas Agus. [A1]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: