Tjahjo: Saat ini Ada 237 Usulan DOB, tapi belum Ada yang Dikabulkan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Tjahjo: Saat ini Ada 237 Usulan DOB, tapi belum Ada yang Dikabulkan

Jakarta (RJ) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini ada 237 usulan pemekaran daerah otonom baru (DOB) tingkat provinsi/kabupten/kota di berbagai daerah di Indonesia.

Namun, pemerintah belum dapat mengabulkan permintaan tersebut, karena keterbatasan anggaran yang kini difokuskan untuk mmpercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

“Saat ini sudah ada 237 pemekaran wilayah, usulan pembentukan otonom baru baru. Tapi saya sekalu menteri dalam negeri meminta maaf karena pemerintah belum dapat mengabulkan permintaan tersebut,” kata Tjahjo Kumolo ketika membuka acara Launching Local Budget Study (LBS) di Jakarta, Kamis (16/03/2017).

Menurut Tjahjo, pemekaran wilayah yang dimulai pada 2009 lalu, hingga kini DOB yang terbentuk belum mencapai target.

“Dalam arti apakah dengan pemekaran DOB itu mempercepat pemerataan pembangunan ataukah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya mempertanyakan.

Karena itu, katanya, Indonesia beruntung memiliki Presiden Joko Widodo karena pernah memiliki pengalaman dalam mengurusi tata kelola pemerintahan di daerah, yaitu pernah menjadi gubernur dan walikota.

“Kita beruntung punya presiden yang pernah jadi walikota dan gubernur, tau betapa ribetnya proses-proses yang berkaitan dengan birokrasi,” katanya.

Jika berbicara soal pemerintahan ulas Mendagri, pada intinya adalah membangun tata kelola pemerintahan, baik pusat dan daerah. Selaku pembantu presiden, bekerja untuk mempercepat birokrasi dan reformasi tersebut.

“Saya saat diminta sebagai Mendagri, intinya bagaimana membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah harus semakin efektif, efisien, dan taat pada aturan yang ada, dalam upaya mempercepat birokrasi reformasi yang ujungnya perkuat otonomi daerah,” kata Mendagri.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, kuncinya kata Tjahjo ada pada penganggaran. Maka dari itu mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi harus mampu terwujud dengan baik.

“Bicara soal pemerintah, ya pemerintah pusat dan daerah, intinya baik pusat dan daerah itu kuncinya ada pada memastikan anggaran itu dapat dilaksanakan,” katanya. [A1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: