Sekda Jabar Iwa Karniwa Ditahan KPK di Rutan Guntur
Sekretaris Daerah Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa ditahan KPK

Sekda Jabar Iwa Karniwa Ditahan KPK di Rutan Guntur

Jakarta (RJ) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Sekretaris Daerah Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa selama 20 hari ke depan dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Iwa merupakan tersangka baru dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

“IWK ditahan 20 hari di rutan Pomdam Jaya Guntur,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi Jumat (30/8/2019).

KPK, kata Yuyuk, juga mendalami informasi dari masyarakat terkait Iwa selama menjabat sebagai sekda.

KPK juga sedang mendalami informasi lain yang diterima dari masyarakat terkait yang bersangkutan selama menjadi sekda.

Sementara itu, Iwa usai menjalani pemeriksaan mengaku sendiKPK menahan Sekda Jawa mengaku akan mengikuti proses hukum.

“Alhamdulilah tadi sudah dapat pemeriksaan secara baik dan profesional oleh penyidik saya akan ikuti proses (hukum),” kata Iwa.

Iwa keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.25 WIB. Iwa tampak memakai rompi tahanan dengan tangan di borgol.

Iwa mengatakan menjalankan setiap proses hukum di KPK. Ia mengaku akan mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Bentuk pansel
Secara terpisah, Kapuspen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, mengatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bisa membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi posisi Sekda karena Iwa ditahan.

“Itu kebijakan Gubernur. Pak Gubernur kan otoritas sepenuhnya di Pak Gubernur karena user-nya beliau dan beliau juga yang melakukan seleksi. Panselnya itu harus dikonsultasikan dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” kata Bahtiar.

Nantinya, Gubernur akan menyerahkan tiga nama calon Sekda lewat Mendagri untuk ditentukan oleh Presiden. Sekda yang terpilih bakal diputuskan lewat Keppres.

“Sekda itu kan eselon 1, kata undang-undang ASN harus lewat pansel. Dilakukan seleksi, hasil seleksi itu tiga orang hasilnya diajukan oleh Gubernur kepada Presiden lewat Menteri Dalam Negeri. Nanti sidang TPA, Tim Penilai Akhir Jabatan, dipimpin oleh presiden langsung itu. Nanti ditentukan satu di antara tiga hasil pansel itu. Nanti ada keppres-nya,” ucapnya.

“Kita serahkan ke Pak Gubernur ya,” imbuhnya. [A1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: