Ribuan Kelas di Sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor Perlu Perbaikan
Para siswa SD kelas jauh Sirna Asih belajar di bawah tenda

Ribuan Kelas di Sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor Perlu Perbaikan

Bogor (RJ) – Ribuan kelas di Kabupaten Bogor, masih dibiarkan rusak. Tahun ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor memiliki anggaran sarana dan prasarana dari APBD sebesar Rp 196 miliar.

Sedangkan, bantuan APBN 2017 senilai Rp 40 miliar. Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Tb Luthfie Syam menjelaskan, bantuan dari APBN sebanyak 60 persen digunakan untuk pekerjaan fisik.

”Asumsinya, bila ada tiga ruang kelas rusak di satu sekolah, rata-rata menghabiskan Rp 500 jutaan. Jadi, dengan dana Rp 215 miliar bisa memperbaiki 400 sekolah tapi satu sekolah dengan tiga ruang kelas yang rusak,” terangnya kepada radar bogor.

Menurutnya, saat ini ada 3.000 ruang kelas di Kabupaten Bogor, khususnya tingkat SD yang masih memerlukan perbaikan dan mengandalkan APBD.

Lebih lanjut Luthfie mengatakan, pihaknya sedang berupaya untuk menyelesaikan persoalan kelas jauh SDN Sirna Asih di Kampung Cisarua, Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg, SD kelas jauh Rabak Rumpin, serta di beberapa tempat lainnya.

Ia menambahkan, kelas jauh tersebut merupakan murni inisiatif masyarakat atas dasar kebutuhan para peserta didik, dengan kondisi jarak yang jauh jika harus menempuh sekolah reguler.
Maka, sambung dia, tak heran jika infrastruktur sekolah tersebut seadanya.

“Kelas jauh yang disiapkan instrumennya Pemkab Bogor, sudah tak ada masalah,” ucapnya.

Saat ini, kata dia, Pemkab Bogor sudah memberikan bantuan berupa meubeler kepada sekolah kelas jauh tersebut agar lebih nyaman saat kegiatan belajar mengajar.

Namun permasalahanya, tak mungkin anak-anak belajar dengan menggunakan kursi dan meja di Majelis Taklim.

“Sabtu kemarin, Kabid Dikdas bersama Kasi SD, melakukan pengecekan secara langsung, di sana juga kami memberikan bantuan ala kadarnya. Kami ganti atap yang semula tepral jadi asbes meski itu bukan jalan keluar,” ujar dia.

Selain itu, tinjauan lapangan tersebut juga untuk memastikan tanah yang nantinya bakal digunakan untuk bangunan.

“Apakah tanahnya sudah siap, ternyata Alhamdulillah sudah siap, tanah tersebut berasal dari swadaya masyarakat yang dihibahkan dengan luas 540 meter,” tuturnya.

Namun, kini kendalanya lahan yang dibangun anggaran pemerintah baik itu APBD, ataupun APBN melalui DAK tak dapat digelontorkan jika asetnya bukan milik pemerintah daerah.

“Bukan apa-apa, karena takut muncul masalah baru, bisa saja tidak direstui pemilik tanah atau bangunannya yang diakui milik perseorangan, lagi-lagi nanti anak -anak yang jadi korban,” tuturnya.

“Jujur saja, APBD tahun 2017 disusun diawal desember 2016, waktu itu belum ada cerita tanah, karena tidak dapat kepastian tanah kita tidak anggaran dari APBD,” ujarnya.

Tetapi, tahun ini juga akan disiapkan bantuan yang bersumber dari DAK. [A2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: