Penganut Kepercayaan masih Didiskriminasi dalam Pelayanan Publik

ombudsman_riJakarta (RJ) – Ombudsman Republik Indonesia menyayangkan masih adanya diskriminasi terhadap penganut kepercayaan minoritas. Bentuk diskriminasi itu antara lain sulitnya pemeluk kepercayaan minoritas dalam mendapatkan pelayanan publik yang layak.

Salah satu bentuk pelayanan publik tersebut yakni dalam pembuatan KTP elektronik atau e-KTP. Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy menyebut tidak bisanya seseorang mendapatkan pelayanan publik karena masalah agama bertentangan dengan konstitusi.

“Ada penganut yang mau di kosongkan kolom agama di KTP atau dengan strip, tapi ada yang tidak mau. Jadi tidak bisa memiliki KTP,” kata Ahmad dalam diskusi di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2016).

Ahmad menambahkan, pihaknya menginginkan alternatif dari pemerintah untuk mengakhiri masalah ini. “Jika Undang-Undang harus diubah, maka harus diubah,” sambungnya.

Dia melanjutkan, mendapatkan pelayanan publik termasuk pembuatan KTP merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Ahmad menilai, pemerintah saat ini belum serius mewujudkan cita-cita dan semangat konstitusi ke dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu membuat tidak maksimalnya pelayanan publik khususnya bagi masyarakat minoritas.

Tak hanya dalam pelayanan publik, Ombudsman juga menyoroti diskriminasi terhadap penganut kepercayaan tertentu yang dianggap minoritas di lembaga pendidikan.

Salah satu kasus terjadi pada Zulfa, siswi SMK Negeri 7 Semarang yang tidak naik kelas. Zulfa mendapat nilai 0 dalam mata pelajaran agama karena dia menganut penghayat kepercayaan.

“Jika ada warga negara yang tidak bisa punya KTP atau hal lainnya karena masalah agama, maka jelas itu bertentangan dengan Undang-Undang,” ujar Ahmad. [A2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: