Pemkab Bogor Rakor dengan BPN Bahas Permasalahan Tanah
Rapat Koordinasi Bupati Bogor Nurhayanti dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor AW Ganjar membahas permasalahan tanah di Bogor

Pemkab Bogor Rakor dengan BPN Bahas Permasalahan Tanah

Bogor (RJ) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dalam rangka meminimalisir kasus tanah di Bogor, Senin (17/4/2017).

Rapat koordinasi bertempat di Kantor BPN Bogor tersebut, dihadiri oleh Bupati Bogor Nurhayanti dan Kepala BPN Kabupaten Bogor AW Ganjar.

Kepala BPN Kabupaten Bogor AW Ganjar berjanji akan mengurangi persoalan sengketa tanah yang kerap terjadi di Kabupaten Bogor, sehinga diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk menuju zero sengketa dengan membangun sarana dan prasarana termasuk perangkat Informasi Teknologi (IT) dan juga ruang kearsipan.

“Zero Sengketa buka tidak ada lagi persoalan tanah di Kabupaten Bogor namun meminimalisir masalah tanah hanya dengan mediasi, kita pun akan membentuk tim Saber mafia tanah sehingga mafia pertanahan selama ini bisa ditangani,” kata Ganjar.

Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan bahwa permasalahan tanah di Kabupaten Bogor sangat kompleks dan penuh tantangan sehingga memerlukan komitmen yang terintegrasi dan sinegritas yang kuat dalam penanganannya.

Guna meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kantor BPN, khususnya berkaitan dengan proses sertifikasi tanah aset dan pelaksanaan program Pemkab Bogor untuk sertifikasi masyarakat.

“Saya mendukung program yang akan digulirkan oleh kepala BPN Kabupaten Bogor yakni Zero Sengketa sehingga bisa menimalisir persoalan hanya melalui mediasi maka Pemkab Bogor akan memfasilitasi dengan sarana dan prasana,” ujarnya.

Ia pun berterima kasih kepada BPN atas terselesainya sertifikat aset Pemkab Bogor sebanyak 25 bidang dengan luas 108.000 meter persegi, yang terdiri dari 7 sertifikat yang berlokasi di Jl Tegar Beriman, 5 cadangan tanah makam, 7 aset sekolah dasar dan 12 bidang fasos/fasum.

“Sekarang pun ada 3 program besar percepatan di Kabupaten Bogor terhadap pembebasan lahan yakni untuk Waduk Ciawi dan Sukamanah, Tol Bocimi dan Nagrak Cimanggis dan semoga sertifikat yang telah diperoleh kedepannya bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya.

Nurhayanti juga mengajak untuk mendukung terwujudnya catur tertib pertanahan yaitu tertib hukum pertanahan, tertib admnistrasi pertanahan, tertib pengunaan tanah dan tertib Pemeliharaan tanah dan lingkungan.  [A4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: