Pemkab Bogor Mulai Bahas Batas Wilayah dan Calon Ibukota Botim
Sekretaris Jendral Presidium Bogor Timur Alex Slamet Riadi saat mendatangi kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor di Cibinong

Pemkab Bogor Mulai Bahas Batas Wilayah dan Calon Ibukota Botim

Cibinong (RJ) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sudah menganggarkan dana kajian batas-batas wilayah dan penentuan kawasan ibu kota daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur (Botim).

“Anggarannya sudah ditentukan. Setelah itu baru dilakukan proses pembahasan paripurna surat keputusan bersama,” kata Sekretaris Jendral Presidium Bogor Timur Alex Slamet Riadi saat mendatangi kantor Sekretariaat Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor di Cibinong, Rabu (17/1/2018).

Dengan adanya perkembangan itu, Alex meminta DPRD dan Pemkab Bogor agar lebih maksimal mempersiapkan pemekaran DOB Botim, termasuk persiapan pembahasan pemekaran tersebut pada tahap selanjutnya.

Sehingga surat persetujuan bersama antara bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat diharapkan segera sampai ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alex menganggap pembahasan di tingkat provinsi bisa lebih cepat apabila menggunakan Peraturan Pemerintah 78/2007 terkait pemekaran DOB.

Meski pemerintah pusat belum mencabut moratorium pembentukan DOB sejak beberapa tahun lalu, Alex mengatakan persiapan pemekaran wilayah Bogor Timur tetap berjalan.

“Kami berharap kebijakan politik terkait moratorium itu segera dicabut pada 2019. Kalau proses persiapan berjalan saja yang penting sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Alex mengaku tidak mendapatkan keterangan jumlah anggaran untuk kajian batas-batas wilayah. Namun, ia memperkirakan nilainya hampir sama seperti anggaran kajian akademis tentang potensi wilayah yang dilakukan sebelumnya, mencapai Rp350 juta.

Alex menegaskan, potensi pendapatan di wilayahnya cukup besar yakni hampir 50 persen dari nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor setiap tahun yang mencapai Rp 2,4 triliun, karenanya layak dimekarkan.

Menurut Alex, pemekaran wilayah tidak hanya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan teknologi. Ia mengatakan tujuannya lebih memfokuskan pengelolaan wilayah yang selama ini dianggap tak sebanding dengan pembangunan yang dilakukan di wilayah tengah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Herdy menambahkan, upaya pemerintah daerahnya sudah cukup maksimal dengan usulan yang diajukan presidium Bogor timur yang menginginkan DOB.

“Mereka inginnya ada surat kepastian dibahas di paripurna sementara anggarannya juga baru turun,” kata Herdi usai melakukan pertemuan dengan tim presidium Bogor Timur Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. [A2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: