Pemkab Bogor dapatkan Sertifikat 113 Bidang Tanah dari BPN
Penyerahan sertifikat untuk 113 bidang tanah kepada Bupati Bogor dari Badan Pertanahan Nasional

Pemkab Bogor dapatkan Sertifikat 113 Bidang Tanah dari BPN

Bogor (RJ) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 113 bidang tanah . Terdiri dari 5 bidang tanah makam, 108 bidang fasos fasum atas nama Pemkab Bogor dari pengembang perumahan PT Sentul City TBK, PT Surya Gajah Mas Pertiwi dan PT Ferry Sonneville.

Sertifikat tersebut diserahkan Kepala Pertanahan Kabupaten Bogor A.W Ganjar melaui BPN kepada Bupati Kabupaten Bogor, Nurhayanti di ruang rapat Pendopo Bupati,Cibinong, pada Selasa (17/1/207).

Dalam sambutannya Bupati Bogor mengatakan dengan penyerahan sertifikat ini, maka prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman termaksud menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bogor dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuatu dengan Kebutuhan.

“Saya minta kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencatat prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman yang diserahkan tersebut dalam daftar inventaris barang daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman, termasuk cadangan tanah makam, merupakan kewajiban yang melekat dalam pengembangan perumahan yang pemenuhannya tidak boleh diabaikan.

“Harus diakui bahwa perhatian pengembang terhadap hal ini masih harus ditingkatkan, sebagaimana terlihat dari masih adanya fasilitas umum di lingkungan perumahan yang kurang memadai dan masih kurangnya jumlah pengembang yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah dibandingkan jumlah seluruh perumahan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor,” katanya.

Nurhayanti juga meminta kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan pertanahan agar mengingatkan kepada seluruh pengembang perumahan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor untuk segera memenuhi kewajibannya.

Sebab, PSU merupakan kebutuhan dasar fisik lingkungan yang akan menunjang pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya serta menunjang pelayanan lingkungan, khususnya bagi perumahan dan masyarakat sekitar.

“Hal ini sangat penting dan strategis agar pembangunan perumahan di Kabupaten Bogor terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dan lingkungan serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap dinamika pertumbahan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, PLT. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, A.W Ganjar menghimbau kepada para Camat dan Kepala Desa untuk mengamankan aset Pemda yang ada diwilayahnya seperti bangunan sekolah dasar dan bangunan kesehatan.
Sehingga menjadikan kembali Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Republik Indonesia. [A4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: