Mendagri: Belum Ada Rencana Pemerintah Pindahkan Ibukota

Mendagri: Belum Ada Rencana Pemerintah Pindahkan Ibukota

Jakarta (RJ) – Wacana soal pemindahan Ibukota dari Jakarta Jonggol, Bogor, Jawa Barat dan ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah kembali marak. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah jika opsi pemindahan Ibu Kota akan dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Tjahjo mengatakan isu soal pemindahan ibu kota itu bukanlah hal yang baru. Hal itu sudah lama bergulir, namun hanya sekadar wacana.

“Wacana lama itu. Itu kan wacana ya, wacana yang saya kira sudah cukup lama. Saya kira pemerintahan Pak Jokowi belum pernah membahas dalam rapat kabinet,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Tjahjo menegaskan pemerintah saat ini fokus untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sehingga opsi untuk memindahkan Ibu Kota tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah saat ini.

“Fokusnya sekarang percepatan dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat sehingga tidak ada opsi memikirkan dalam pemerintahan Pak Jokowi itu untuk memikirkan pindah ibu kota,” katanya.

“Karena, pindah itu tidak hanya pindah orangnya saja loh, infrastrukturnya, semua permasalahan. Tapi wacana ini kan sejak dulu muncul terus, itu kan aspirasi. Bahwa secara prinsip zaman Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah-red) dulu, kami siap pindah, karena harga tanah sudah melambung. Wajar. Ada yang mau pindah ke Jonggol dulu,” tambahnya.

Meski demikian, Tjahjo tak membantah jika sudah ada kajian mengenai opsi pemindahan ibu kota ini. Namun, hanya sebatas kajian.

“Kajian tapi belum action. Belum action, tapi hanya menampung wacana. Namanya masulkan kan boleh-boleh saja,” katanya.

Harus sinergi
Pada kesempatan itu, Mendagri mengatakan, program pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sinergi. Sehingga Tjahjo ingin musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di semua daerah di Indonesia bisa selaras dengan program dari pemerintah pusat. Khusus di Jakarta, Mendagri meminta musrenbang melibatkan daerah-daerah penyangga di sekitarnya.

“Tujuannya (musrenbang) menyerasikan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus nyambung. Kemudian program daerah harus fokus dan bersinergi,” kata Mendagri.

“Misalnya kalau DKI, kalau mau sukses juga harus bersinergi dengan Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi dan Depok untuk mengatasi banjir, mengatasi kemacetan dan sebagainya,” imbaunya.

Mendagri juga menyebutkan hasil musrenbang yang dilakukan pemerintah tiap provinsi di Indonesia akan dibahas di tingkat nasional. Tujuannya supaya rencana pembangunan di tingkat daerah bisa sejalan dengan program yang telah disusun oleh pemerintah pusat.

“Dan memastikan bahwa setiap penganggaran melalui perencanaan program ketat, ada anggarannya, memastikan pelaksanaannya,” ujar dia. [A1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: