Menag akan Lapor ke Jokowi soal Kenaikan Ongkos Haji 2017
Menteri Agama Lukman Hakim

Menag akan Lapor ke Jokowi soal Kenaikan Ongkos Haji 2017

Jakarta (RJ) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pelunasan ongkos haji 2017 dapat dilakukan setelah keppres dari Presiden Joko Widodo diterbitkan. Rencananya, ia akan bertemu dengan Presiden pada Senin, 27 Maret 2017.

“Pelunasannya jadi segera setelah keppres Presiden terbit atau keluar, maka sejak saat itulah seluruh BPS (Bank Penerima Setoran) yang jumlahnya ada 17 itu sudah bisa melayani calon jemaah haji untuk melakukan pelunasan haji tahun ini,” ujar Lukman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2017).

Lukman mengatakan akan menghadap Presiden Joko Widodo pada Senin mendatang karena saat ini Presiden sedang berada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia berharap minggu depan keppres mengenai BPIH bisa diterbitkan.

“Ya itu nanti, Presiden sekarang masih ada di Tapanuli Tengah, lalu besok rencananya di pesantren Tapanuli Selatan. Jadi tentu insyaallah baru Senin. Minggu depan saya akan menghadap Bapak Presiden dan mudah-mudahan dalam minggu depan itu juga keppres terkait dengan BPIH 2017 ini bisa dikeluarkan,” tutur Lukman.

Ia juga mengatakan biaya yang disepakati bukanlah sebagai kenaikan karena ada empat hal peningkat yang dibandingkan tahun lalu.

Adapun peningkatannya adalah penambahan jumlah makan di Mekah, pengadaan sarapan pagi selama 12 hari di Mekah, upgrade bus yang mengangkut jemaah dari Bandara Madinah ke hotel begitu pun sebaliknya, serta peningkatan kualitas tenda dan pendingin di Arafah.

“Jadi semua itu sebenarnya tidak sebanding dengan adanya kenaikan nominal rupiah sebesar 249 ribu. Kami sepakat menyatakan sesungguhnya tidak ada kenaikan sebenarnya, karena peningkatan kualitas jemaah haji jauh lebih besar nilainya dibanding penambahan rupiah dibanding tahun lalu,” kata Lukman.

Ongkos haji pada 2017 saat ini sebesar Rp 34, 89 juta jika dilihat dari angka memang mengalami kenaikan dari tahun lalu. Tahun lalu ongkos haji berada di angka Rp 34,6 juta.

Komisi VIII DPR RI dan Panja (Panita Kerja) BPIH Kementerian Agama telah sepakati biaya haji 2017 sebesar Rp. 34.890.312. Angka ini naik sekitar Rp 250 ribu dari tahun lalu.

“Ya naik sekitar 250 ribu, kenaikan ini juga dilihat dari makan yang menjadi 25 kali juga karena adanya kenaikan kuota sebesar 31,4 persen atau 221 ribu,” ujar Ali Taher, Ketua Komisi VIII DPR.

Selain itu Komisi VIII DPR RI juga menyertakan rincian seperti komponen penerbangan sebesar Rp 26.143.812 dan dibayar langsung oleh jemaah haji. Harga pemondokan Makkah sebesar Rp 3.391.500 dan besar Living Allowance sebesar Rp 5.355.000.

Selain jumlah makan untuk jemaah yang bertambah menjadi 25 kali untuk di Makkah dan 18 kali di Madinah, waktu tinggal jemaah haji di Arab Saudi juga menjadi 41 hari. Panja BPIH Komisi VIII dan Kemenag juga menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp 40 M untuk antisipasi selisih kurs, force majeure dan biaya tak terduga.

“Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Kemenag RI menyepakati alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost BPIH sebesar Rp 40 M untuk kemungkinan timbulnya biaya tak terduga,” imbuh Aldi Taher saat konferensi pers kepada media.

Menurut Ali kebijakan tersebut didasari pada kebijakan untuk mengutamakan kualitas pelayanan. “Berbagai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 didasari pada kebijakan untuk mengutamakan kualitas pelayanan, keamanan dan perlindungan terhadap jemaah haji,” ujar Ali Taher.

Ali mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat kerja (raker) dengan Kementerian Agama untuk pengesahan Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) 2017. [A1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: