KPK Tetapkan Bupati Subang Imas sebagai Tersangka Kasus Suap Perizinan
Bupati Subang Imas Aryumningsih ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Imas juga diketahui maju Pilbup Subang 2018 berpasangan dengan Sutarno yang diusung Partai Golkar dan PKB

KPK Tetapkan Bupati Subang Imas sebagai Tersangka Kasus Suap Perizinan

Jakarta (RJ) – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai tersangka kasus suap. Penetapan tersangka tersebut pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Subang dan Bandung, Jawa Barat pada Selasa (13/2/2018) hingga Rabu (14/2/2018) dini hari.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, setelah melalui gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Imas, terkait perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Dalam kasus ini, selain Imas, KPK turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni Kepala Bidang Perizinan PTSP Pemkab Subang berinisial ASP dan dua orang swasta berinisial MTH dan D. Imas bersama dengan D dan ASP diduga menerima suap dari MTH.

Baca: KPK OTT Bupati Subang dalam Kasus Perizinan

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat tersangka. Sebagai pihak yang diduga pemberi MTH swata, sebagai pihak yang diduga menerima IA (selaku) Bupati Subang, D swasta, dan ASP,” kata Basaria.

Basaria menambahkan, OTT tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait pemberian hadiah dari pihak swasta kepada Bupati Subang dan beberapa penerima lain. Hadiah itu diduga terkait pengurusan izin yang diajukan dua perusahaan swasta PT ASP dan PT PBM.

Menurut Basaria, hadiah yang diberikan dua perusahaan tersebut kepada Bupati Subang dkk, bernilai sampai Rp 1,4 miliar.

“Hadiah itu diberikan sebagai suap agar dua perusahaan itu mendapatkan izin untuk mendirikan pabrik atau tempat usaha. Pemberian uang dan hadian dilakukan melalui orang dekat bupati dengan commitment fee awal sebesar Rp 4,5 miliar di mana Rp 1,5 miliar merupakan commitment fee antara bupati dengan perantara,” ujarnya.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kata Basaria, KPK akhirnya menjalankan OTT pada 13 Februari 2018 malam. Operasi dimulai sekitar pukul 18.30 WIB, ketika satu tim KPK bergerak ke area peristirahatan jalan tol Cileunyi untuk mengamankan terduga berinisial D bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp 62 juta.

Sementara itu dua tim KPK lain yang bergerak ke Subang menuju lokasi berbeda. Satu tim menuju berhasil mengamankan MTH.

Tak lama berselang, tim ketiga mengamankan IA di rumah dinasnya sekitar pukul 20.00 WIB, bersama dua ajudan dan supir. Tim tersebut kemudian juga mengamankan ASP bersama barang bukti uang Rp 250 juta dan S bersama barang bukti uang Rp 50 juta di kediaman masing-masing di Rabu 14 Februari 2018 dini hari.

Basaria menegaskan, total barang bukti yang diamankan KPK adalah sekitar Rp 337 juta. Selain itu diamankan juga sejumlah dokumen bukti penyerahan uang dalam komunikasi pihak terkait yang menggunakan macam-macam istilah dan kode.

Dalam kasus ini, MTH sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian sebagai penerima, Imas, D dan ASP disangkakan melanggar Pasal 12 (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [A1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: