KPK Supervisi Pemprov Jabar untuk Penyelamatan Sumber Daya Alam
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan cenderamata kepada Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menghadiri kick off meeting Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung,

KPK Supervisi Pemprov Jabar untuk Penyelamatan Sumber Daya Alam

Bandung (RJ) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan membantu Pemprov Jabar dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan penyelamatan sumber daya alam. Perlu penegakan hukum dan upaya pencegahan agar tidak terjadi aneka bentuk penyimpangan yang merugikan negara pada ranah sumber daya alam.

“Kita datang membantu pemerintah daerah untuk menerapkan hukum-hukum lingkungan, tata ruang dan lain-lain,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai menghadiri kick off meeting Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat sore (10/2/2017).

Berkaitan penyelamatan sumber daya alam, Saut menegaskan, peran KPK melakukan pengawasan utama terhadap pemerintah daerah. Tujuannya agar penataan sumber daya alam di Jabar lebih baik sehingga Pemprov Jabar bisa menjadi kajian percontohan bagi provinsi lain di Indonesia.

“Pencanangannya kita mulai di sini (Jabar), nanti ke provinsi lain. Jabar bisa menjadi contoh karena dekat ke ibu kota, kemudian di Jabar ini ada gunung, pantai, ya kompleks masalahnya. Makanya bagus jadi contoh,” ujar Saut.

Lebih lanjut Saut menuturkan, salah satu contoh kerusakan lingkungan yaitu pembuangan limbah sembarangan. Selama ini pengawasan oleh Pemprov Jabar terhadap industri ‘nakal’ sudah digulirkan, namun nyatanya masih ada industri yang nekat membuang limbah secara serampangan.

KPK dan aparat penegak hukum lainnya, lanjut Saut, tidak diam diri menindak pihak atau para perusak lingkungan dan sumber daya alam. “Nanti kita juga pelajari kasus-kasus (perusakan lingkungan) yang mangkrak. Harus dihentikan pembuangan limbah-limbah ini, merusak. Dalam penindakan, KPK kan supervisi aparat penegak hukum yang lain. Jadi kita koordinasi dengan teman-teman di kejaksaan dan kepolisian,” tutur Saut.

Pemprov Jabar siap mendorong untuk terjadinya percepatan dan penyelamatan sumber daya alam. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan guna menyukseskan percontohan Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam di Jabar perlu tahapan supervisi.

“KPK ikut mendorong dari daerah melakukan percepatan gerakan penyelamatan sumber daya alam. Ke depan ada rencana aksi bersama-sama yang disupervisi oleh KPK,” kata Aher.

Menurut Aher, pengelolaan sumber daya alam yang melenceng dapat berpotensi terjadi tindakan korupsi secara langsung dan tidak langsung. “Sumber daya alam yang pengelolaannya tidak benar dan termonintor tidak baik, misalnya soal berapa pajak yang harus dibayarkan. Ketika tidak jelas, kan pendapatan negara bisa berkurang, itu kan ada unsur korupsi,” kata Aher.

Ia memberikan ilustrasi soal air tanah yang dipakai pihak industri. “Itu kan per meternya harus bayar. Kalau kemudian menggali air tanah tanpa izin atau ada izin tapi meteran direkayasa, itu kan bisa berkurang pendapatan negara,” ujar Aher. [A1]

Sumber: Detik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: