KPK Minta Calon Kepala Daerah yang belum Serahkan LHKPN segera Serahkan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah

KPK Minta Calon Kepala Daerah yang belum Serahkan LHKPN segera Serahkan

Jakarta (RJ) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh bakal calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2018 segera melaporkan harta kekayaan.

“Jadi karena waktu masih ada, kami sampaikan kepada seluruh calon kepala daerah, pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) sudah dapat dilakukan ke KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Febri mengatakan loket khusus pendaftaran LHKPN sudah dibuka sejak 2 Januari hingga 20 Januari. Sampai saat ini sudah ada 360 calon kepala daerah yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK. “Sampai dengan saat ini yang lapor sudah sekitar 360 orang,” beber dia.

Febri menegaskan pelaporan LHKPN merupakan syarat formal mengikuti pesta demokrasi lima tahunan. Pelaporan juga bagian dari sikap terbuka dan transparansi dari setiap calon kepala daerah kepada masyarakat.

“Agar nanti setiap perolehan harta setelah menjabat dapat dipertanggungjawabkan,” ucap dia.

Lembaga Antirasuah berharap calon kepala daerah melaporkan LHKPN sesuai dengan harta yang dimiliki. “Selain wajib melaporkan, yang paling penting wajib menyampaikan data-data yang benar,” pungkas dia.

Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 poin k. Disebutkan, setiap calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadinya ke KPK.

Selain itu, para penyelenggara negara juga wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pelaporan harta kekayaan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.

Sudah 395 Calon
Sementara itu, KPK mencatat 395 calon kepala daerah yang ikut pilkada serentak sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK meminta calon kepala daerah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Pelaporan LHKPN calon kepala daerah di Pilkada 2018 per 9 Januari 2018 berjumlah 395 orang,” ujar Febri Diansyah.

Febri menilai LHKPN penting bagi calon kepala daerah karena masyarakat bisa mengetahui jumlah harta kekayaan kepala daerah yang akan dipilih dalam pilkada serentak. Menurut Febri, LHKPN juga merupakan tes kejujuran bagi calon kepala daerah.

Ini penting bagi publik agar masyarakat tahu harta kekayaan mereka. Bagi calon kepala daerah, ini tes kejujuran mereka, seberapa jujur kepada masyarakat mengenai jumlah kekayaan mereka,” kata Febri.

KPK membuka 20 posko LHKPN yang seluruhnya berada di gedung KPK. Posko ini dibuka mulai 2 Januari sampai 19 Januari 2018. [A1]

Berikut data KPK mengenai laporan LHKPN calon kepala daerah:

Provinsi
– Calon Gubernur: 23 orang
– Calon Wakil Gubernur: 19 orang

Kabupaten
– Calon Bupati: 139 orang
– Calon Wakil Bupati: 121 orang
Kota
– Calon Walikota: 50 orang
– Calon Wakil Wali Kota: 44 orang

Daerah terbanyak yang melaporkan
– Sumsel: 40 wilayah
– Kalteng: 30 wilayah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: