Komisi V Terima Aspirasi DPRD dan Masyarakat Bandung Barat Korban Proyek KA Cepat
Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis

Komisi V Terima Aspirasi DPRD dan Masyarakat Bandung Barat Korban Proyek KA Cepat

Jakarta (RJ) – Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat yang hadir bersama dengan masyarakatnya, guna mendengarkan keluhan dan aspirasi yang disampaikan terkait dengan masalah ganti rugi bangunan akibat terkena proyek pembangunan kereta api cepat.

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang menjadi korban proyek kereta api cepat itu merasa khawatir, karena ada isu yang berkembang bahwa bangunan rumah mereka akan segera dirubuhkan. Hal itu disebabkan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) merasa sebagai pemilik atas lahan tempat berdirinya bangunan masyarakat tersebut.

“Kami akan menyampaikan hasil pikiran, pandangan, dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang hadir dalam rapat internal Komisi V DPR RI ini. Saya akan menyampaikannya kepada seluruh anggota Komisi V DPR, selanjutnya akan kami sampaikan kepada Pimpinan DPR, untuk dapat mengetahui langkah atau tindak lanjut apa yang akan dilakukan berdasarkan hasil internal itu,” ucap Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/2017).

Fary mengatakan, ada berbagai opsi langkah yang mungkin bisa dilakukan, misalnya dengan memanggil mitra kerja Komisi V yakni Kementerian Perhubungan, atau berkunjung langsung bersama mitra kerja untuk melihat situasi dan kondisi dilapangan.

“Bisa juga kita melakukan rapat gabungan dengan Komisi VI DPR yang membidangi tentang BUMN, karena hal ini berkaitan dengan administrasi dan manajemen keuangan PT. Kereta Api Indonesia. Kami akan secepatnya memberikan informasi mengenai keputusan terkait langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya kepada Pimpinan DPRD kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.

“Dengan kedatangan bapak ibu semua di Gedung DPR ini, maka sudah menjadi bagian dari perjuangan kita bersama. Oleh karenanya kita meminta beberapa catatan yang berkaitan dengan pendataan dari keluarga yang menjadi korban proyek tersebut, untuk dijadikan referensi oleh Komisi V DPR dalam melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan oleh DPRD dan masyarakat Bandung Barat,” pungkasnya. [A1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: