Kapolri Terbitkan Aturan Penghina Presiden dan Pejabat saat Pandemi Covid-19
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

Kapolri Terbitkan Aturan Penghina Presiden dan Pejabat saat Pandemi Covid-19

Jakarta (RJ) – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, menerbitkan surat telegram sebagai langkah dukung terhadap kebijakan pemerintah soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Surat telegram itu bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri, Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri dan diterbitkan pada Sabtu, 4 April 2020.

Salah satu isi dari surat telegram itu adalah tentang kejahatan siber yang harus dicegah dan ditindak selama masa pandemi virus corona atau Covid-19.

“Surat telegram ini bersifat petunjuk dan arahan sekaligus perintah untuk dipedomani dan dilaksanakan,” kata Idham dalam surat tersebut.

Dalam surat itu tertulis bahwa bentuk pelanggaran atau kejahatan siber yang mungkin terjadi di masa pandemi Covid-19 ini adalah di antaranya akses data selama masa darurat.

Selain itu juga penyebaran hoaks alias berita bohong terkait Covid-19 dan kebijakan pemerintah. Juga termasuk kejahatan siber dalam bentuk penghinaan terhadap pemerintah dan pejabat pemerintah.

“Penghinaan terhadap penguasa/presiden dan pejabat pemerintah; penipuan penjualan online masker, alat pelindung diri (APD), antiseptik, obat-obatan lainnya dan disinfektan; tidak mematuhi penyelenggara karantina kesehatan atau menghalanginya,” demikian bunyi surat tersebut.

Selain soal siber, dikeluarkan juga aturan soal kejahatan kriminal jalanan saat arus mudik, kerusuhan/penjarahan yang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362, 363, 365, 406 dan 170.

Selanjutnya soal potensi tindak pidana menolak atau melawan perintah petugas yang berwenang yang pelanggarannya diatur dalam Pasal 212 dan 218 KUHP dan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

Lalu aturan tindak pidana menghambat kemudahan yang bunyi pelanggarannya diatur dalam Pasal 77 juncto 50 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Keempat, tindak pidana tidak mematuhi atau menghalangi penyelenggara karantina kesehatan sebagaimana pelanggarannya diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: