Jokowi Minta Kepala Daerah Tekan Inflasi dan Tak Tahan Anggaran
Presiden Joko Widodo membuka Rakernas TPID 2017 di Hotel Sahid Jakarta

Jokowi Minta Kepala Daerah Tekan Inflasi dan Tak Tahan Anggaran

Jakarta (RJ) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2017. Dengan memukul gong tiga kali, Jokowi meresmikan pembukaan Rakornas TPID 2017 yang dihadiri gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, kunci mengelola ekonomi baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun di tingkat negara adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sebab itu, dia menekankan daerah dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi ke tingkat yang rendah.

“Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana menekan inflasi serendah-rendahnya,” kata dia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Mantan wali kota Solo ini bersyukur sebab Indonesia mampu mempertahankan inflasi di level rendah. Menurutnya, capaian ini hasil kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI).

“Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan Gubernur BI pada 2015 inflasi kita berada di angka 3,35%. Kemudian, di 2016 3,02% dan di kuartal satu berada pada angka kisaran 4%. Artinya kita sudah mulai masuk ke era inflasi rendah di negara kita. Ini berkat saudara semuanya yang tahu betul apa itu fungsi inflasi,” terang Jokowi.

Sindir kepala daerah
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyindir saat ini masih ada daerah yang kerap menunda penyerapan anggarannya. Ia menekankan pentingnya belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Terlambatnya penyerapan anggaran membuat peredaran uang di masyarakat pun berkurang, sehingga kerap menjadi pengganjal laju pertumbuhan di daerah.

“Kita sering terlambat mengeluarkan uang dari APBD. Biasanya di daerah maupun pemerintah pusat, mengeluarkan uang itu paling kebut-kebutan pada bulan-bulan di akhir tahun,” katanya.

“Itu bertahun-tahun sudah berjalan seperti itu. Kalau sudah Desember baru grojok-grojokan keluarin uang. Bayar ini, bayar itu. Harusnya ya kan itu sudah mulai di Januari misalnya buat bayar uang muka dan sebagainya,” sambungnya.

Untuk itu Jokowi mengimbau kepada daerah, agar mengubah perilaku atau budaya untuk menunda penyaluran anggaran. Pemda diharapkan dapat segera menggelontorkan dana APBD ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak.

“Jangan kita memiliki budaya senang menaruh uang APBD kita di bank dan iddle selama berbulan-bulan. Sehingga peredaran uang menjadi kering. Harus kita bangun sebuah budaya kerja, uang APBD itu harus segera dikeluarkan. Jangan sampai ditransfer DAU-nya (Dana Alokasi Khusus), tapi tidak segera dikeluarkan sehingga peredaran uang di daerah menjadi sedikit dan tidak banyak,” tukasnya. [A2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: