Hasil Kajian Akademik PT Multi Kreasi Mandiri, Botim Layak Jadi DOB
Foto bersama usai pemaparan hasil kajian akademik DOB Kabupaten Bogor

Hasil Kajian Akademik PT Multi Kreasi Mandiri, Botim Layak Jadi DOB

Cibinong (RJ) – Kajian akademik mengenai usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur (Botim) yang dilakukan PT Multi Kreasi Mandiri terpisah dari daerah induknya Kabupaten Bogor telah selesai dilakukan pada 12 Juli 2017.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Rabu (12/7/2017) mengumumkan hasil kajian tersebut. DOB Kabupaten Botim yang terdiri dari tujuh wilayah itu layak untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru.

Dalam rapat hasil akhir kajian akademis yang dipimpin Kepala Bappedalitbang Syarifah Sofiah itu, Tim Kajian Akademis dari PT Multi Kreasi Mandiri yang dipimpin Dr Rosyidin memaparkan hasil kajian. Kajian berlangsung selama dua bulan dimulai pada Kamis, 11 Mei 2017 lalu dan akan berakhir pada Rabu, 12 Juli 2017.

“Hasil kajian sangat memuaskan dengan mendapatkan skor yang cukup tinggi, karena itu keinginan masyarakat Bogor Timur untuk mandiri sudah didepan mata dan bisa menjadi kado spesial buat seluruh masyarakat Bogor Timur,” kata Rosyidin di ruang rapat Bappedalitbang di Cibinong, Bogor, Rabu (12/7/2017).

Berdasarkan PP No,78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, usulan pembentukan DOB Botim mendapatkan skor 460. Sementara skor untuk kelayakan suatu daerah menjadi daerah otonom berkisar antara 420-500.

Dengan hasil kajian akademik itu, maka Bappedalitbang akan menyampaikan hasil tersebut kapeda Bupati Bogor Nurhayanti. Bupati Bogor nantinya akan menerbitkan persetujuan pembentukan DOB Kabupaten Botim itu terpisah dari kabupaten induknya, termasuk dukungan pendanaan selama lima tahun dan penyerahan aset-aset di tujuh kecamatan yang menjadi wilayah Botim.

Rapat tersebut dihadiri seluruh SKPD di Kabupate Bogor, tujuh camat di Botim, para pengusul dan lain-lain. Para tokoh masyarakat Botim menyambut gembir dan suka cita terhadap hasil kajian akademik tersebut.

Tujuh kecamatan yang akan menjadi wilayah DOB Botim itu adalah Kecamatan Jonggol, Cileungsi, Klapanunggal, Gunungputri, Cariu, Tanjungsari dan Sukamakmur.

Camat Jonggol Beben Suhendar yang merupakan inisiator pembentukan DOB Botim mengatakan,  hasil akademik membuktikan Botim layak jadi DOB.  Hal ini tidak terlepas dari kerja keras para pejuang Botim  yang terdiri dari presidium, para kades, BPD, camat dan  seluruh masyarakat Botim. “Semoga tahapan berikutnya dipermudah lagi,” kata Beben.

Menurut Beben, dukungan Bupati  Bogor Nurhayanti terhadap pembentukan DOB Botim selama ini merupakan dukungan nyata dan motivasi bagi masyaraka Botim untuk mandiri.

“Kehadiran bupati dalam pertemuan di Taman Buah Mekarsari beberapa waktu lalu, merupakan suplemen dalam meneriakan pemekaran. “Ibu bupati sangat mendukung pemekaran ini. Semoga perjuangan kedepannya tidak ada kendala yang berarti,” katanya.

Kepala Bappedalitbang, Syarifah Sofiah mengungkapkan, anggaran untuk kajian potensi Botim adalah sebesar Rp 350 yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor 2017.

“Jadi dalam kajian, potensi PAD yang dari 7 kecamatan itu kita pisahkan dulu dari APBD kita (Kabupaten Bogor). Termasuk juga jumlah penduduk disana. Banyak yang akan dikaji,” kata Syarifah.

Menurutnya, potensi PAD Botim berasal dari sektor industri, yang hampir 90 persen industri tersebar di tujuh kecamatan di Botim.

“Mereka, (Presidium Bogor Timur) mengklaim punya potensi PAD dengan banyak pabrik disana. Tapi, kajian tetap harus dilakukan. Karena itu persyaratan untuk dilampirkan ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri (salah satu anggota Kabupaten Bogor Timur), memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tinggi se-Kabupaten Bogor dengan 80,35. Mengalahkan Cibinong dengan indeks 78,52.

Meski begitu, salah satu kecamatan lainnya, Sukamakmur menjadi urutan paling buncit dari 40 kecamatan dilihat dari IPM dengan 51,51.

“Aksesibilitas yang menyebabkan IPM rendah seperti itu. Nah, makanya di rencana pembangunan 2018, kami fokus pada kesejahteraan masyarakat. Khususnya untuk wilayah yang IPM-nya rendah. Tapi tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang aksesibilitas,” kata Kepala Bappedalitbang. [A1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: