DPRD dan Bupati Bogor Sudah Dukung DOB Botim, 8 Desa Lagi Diminta Segera Buat SKMD

DPRD dan Bupati Bogor Sudah Dukung DOB Botim, 8 Desa Lagi Diminta Segera Buat SKMD

Jonggol (RJ) – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Persetujuan Bersama Daerah Persiapan Kabupaten Bogor Timur (Botim) DPRD Kabupaten Bogor Junaedi Samsudin meminta delapan desa dari 75 desa yang belum memberikan dukungan secara resmi pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Botim segera memberkan dukungan.

“Prinsipnya Pemerntah Kabupaten Bogor bersama DPRD mendukung 100 persen pemekaran DOB Bogor Timur. Masih ada 8 desa yang belum memberikan persetujuan SKMD. Dari 75 desa, 67 desa yang membuat SKMD , kita ingin dukungannya 100 persen. Delapan desa harus membuat SKMD,” kata Junaedi saat public hearing di Aula Kantor Kecamatan Jonggol, Kamis (14/2/2019).

Menurut Junaedi, Pansus saat ini berjuang untuk segera merealisasikan terwujudnya DOB Botim dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Bogor dalam waktu dekat. “Jadi tanpa kerja sama kami semua akan mustahil terwujud,” katanya.

Pansus, lanjutnya, juga telah melakukan studi banding keberbagai daeraj dan menyerap aspirasi dari masyrakat secara langsung, termasuk meninjau lokasi calon ibukota Kabupaten Bogor Timur;

“Kami mengupayakan ingin secepat-cepatnya penyelesaian pansus ini kami mengkaji beberapa hal seperti persyaratan daerah, persyaratan administrasi, dan persayaratan dasar soal kewilayahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan ada catatan yang harus digaris bawahi,” katanya.

Politisi PPP ini berharap semua persyaratan administrasi segera dilengkapi sehingga DOB Kabupaten Botim yang terdiri dari tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Jonggol, Cileungsi, Cariu, Tanjungsari, Sukamakmur, Klapanunggal dan Gunungputri, serta 75 desa memenuhi persyaratan 100 persen sebagai daerah otonom baru.

“Kami akan sampaikan tahapan demi tahapan setelah 25 hari kerja yang, sejak Pansus dibentuk sesuai Tatib, dan persetujuan minimal 20 hari sampai 1 tahun. Kami berjuang untuk program pemekaran Bogor Timur,” tegas Junaedi Samsudin.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana menegaskan, akan melengkapi SKMD dari 8 desa yang belum membuat dalam 20 hari kedepan.

“Insya Allah, SKMD yang masih kurang selama 20 hari kedepan akan kita selesaikan. Ini bukan prinsip, tapi hanya kepada persoalan administratif,” kata Al Hafiz.

Alhafiz menilai Pansus Pembahas Daerah Persiapan Kabupaten Bogor Timur akan bekerja dengan sepenuh hati, karena mereka semua juga berasal dari Bogor Timur.

“Mereka bisa memperjuangkan untuk pemekaran bogor timur, dan publik hering tadi kami selaku pengurus Presidium Bogor Timur sangat puas dengan kehadiran seluruh tokoh masyarakat khususnya di Jonggol. Saya himbau masyarakat agar semakin kompak dalam mengawal pemekaran untuk terwujudnya Kabupaten Bogor Timur ini,” ujarnya

Pansus Pembahas Daerah Persiapan Kabupaten Bogor Timur yang dipimpin Junaedi Samsudin, selain melakukan public hearing juga melakukan peninjauan lokasi calon Ibukota Kabupaten Bogor Timur di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol. Pada kesempatan itu, Junaedi Samsudin antara lain didampingi Anggota Pansus Eko Syaiful Rohman, Hanafi, Nurdin dan Amin Sugandi.

Dewan Penasihat Presidium Bogor Timur, Beben Suhendar mengapresiasi kunjungan Pansus Pembahas Persetujuan Bersama Daerah Persiapan Kabupaten Bogor Timur DPRD Kabupaten Timur yang meninjau calon ibukota DOB Botim dan public hearing dengan masyarakat Jonggol.

“Semoga keputusan hasil pansus memberikan harapan baru bagi warga botim untuk mempercepat ksejahteraannya,” kata Beben. [A1]

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: