DPRD dan Bupati Bogor Gelar Rapat Paripurna Istimewa Bahas Empat Agenda
Bupati Bogor Nurhayanti dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade) saat Rapat Paripurna Istimewa

DPRD dan Bupati Bogor Gelar Rapat Paripurna Istimewa Bahas Empat Agenda

Cibinong (RJ) – DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor Nurhayanto menggelar Rapat Paripurna Istimewa membahas empat agenda pada Rabu (26/7/2017). Rapat Paripurna Istimewa itu digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bogor.

Keempat agenda yang menjadi pembahasan adalah Penetapan Peraturan DPRD Kabupaten Bogor tentang Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bogor, Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Bogor tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan eks kantor Kelurahan Puspanegara dengan Tanah dan Bangunan atas nama Herman Bratawidjaya.

Agenda lainnya, adalah Penetapan Persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah terhadap Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2016, serta agenda Ppenyampaian Raperda Kabupaten Bogor tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya Nurhayanti mengatakan, peraturan mengenai tata beracara BK sebagai alat kelengkapan DPRD memiliki tugas memantau, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

“Badan Kehormatan DPRD memerlukan acuan dan pedoman yang mengatur tata beracara, agar tahapan-tahapan pelaksanaan tugasnya berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mencederai kehormatan pihak manapun,” kata Nurhayanti.

Sedangkan menyangkut persetujuan tukar menukar eks kantor Kelurahan Puspanegara, menurut Nurhayanti, dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, khususnya pasal 329 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan dan pasal 331 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD persetujuan tersebut berkaitan dengan pemindahan kantor kelurahan Puspanegara ke lokasi baru di Jalan Alternatif Puspanegara.

Tanah dan bangunan saat ini belum dimanfaatkan kembali untuk kepentingan Pemerintahan, namun telah direncanakan untuk lokasi pembangunan balai warga yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan.

“Atas tanah dan bangunan eks kantor Kelurahan Puspanegara tersebut, saudara Herman Bratawidjaya memohon untuk dapat memiliki melalui proses tukar menukar (ruislag) untuk kepentingan penyediaan lahan parkir bagi tempat usahanya, dengan tanah pengganti yang berlokasi bersebelahan dengan tanah yang dimohon. Berdasarkan kesepakatan, selain penggantian berupa tanah, pemohon juga bersedia untuk menyediakan bangunan balai warga serta bangunan untuk Kantor UPT Pendapatan Kecamatan Citeureup yang diusulkan Pemerintah Kecamatan Citeureup,” ungkapnya.

Sementara menyangkut rancangan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 hingga rancangan Perda ini disetujui dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Perda.

“Semoga dengan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif yang sudah terjalin selama ini. Opini wajar tanpa pengecualian yang telah dua kali berturut-turut diperoleh dapat terus kita pertahankan serta untuk tahun-tahun berikutnya laporan keuangan yang disajikan insya allah dapat lebih disempurnakan,” ujarnya.

Terakhir mengenai, Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten bogor, pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda.

Sehingga dengan adanya Pengaturan tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ini dapat meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga DPRD dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, serta menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga.

“guna menjamin tercapainya tujuan tersebut, tentunya perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai agar koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah berlangsung baik dan harmonis. Sehingga pola kesimbangan pengelolaan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di kabupaten bogor,” tegas Bupati Bogor. [A3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: