Bawaslu Berhentikan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri
Ketua Bawaslu RI Abhan

Bawaslu Berhentikan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri

Jakarta (RJ) – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) RI memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri. Kemarin, Heri bersama Komisioner KPU Kabupaten Garut Ade Sudrajad ditangkap tangan oleh kepolisian lantaran diduga menerima suap untuk meloloskan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Garut.

“Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut,” ujar Ketua Bawaslu Abhan saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Bawaslu, kata Abhan, mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas kasus yang menjerat Ketua Panwaslu Garut.

Abhan juga berharap agar kepolisian menindak tegas orang yang memberikan suap kepada Ketua Panwaslu Garut tanpa pandang bulu. Di internal, Bawaslu juga akan melakukan intropeksi diri agar nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas pemilu bila dijaga.

Hal ini dinilai penting karena sejak awal Bawaslu terus menyampaikan kampanye anti-politik uang pada Pilkada Serentak 2018.

“Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan,” kata dia.

Memalukan

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, kejadian penangkapan Anggota KPU dan Panwaslu Garut menampar muka Bawaslu dan KPU yang sejak awal menolak keras adanya suap dan politik uang jelang Pilkada Serantak 2018.

“Peristiwa itu merupakan peristiwa yang memalukan bagi korps penyelenggara Pemilu,” ujar Abhan

Menurut Abhan, OTT kedua penyelenggara Pemilu tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut. Apalagi, kata dia, Bawaslu sedang menggalakkan gerakan tolak money politics dan peningkatan integritas jajaran penyelenggara pemilu, khususnya Panwaslu.

Diakui Bawaslu, penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun, kata Abhan, seharusnya penyelanggara pemilu bisa menahan hasrat dan tidak tergoda dengan dengan janji yang terkait dengan proses pemilu.

“Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” kata dia. [A1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: