APBD 2017 Kabupaten Bogor Ditetapkan Rp 6,457 Triliun
Sidang Paripurna pengesahan APBD 2017 Kabupaten Bogor

APBD 2017 Kabupaten Bogor Ditetapkan Rp 6,457 Triliun

Cibinong (RJ) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Kabupaten Bogor ditetapkan sebesar Rp 6,457 triliun dalam Sidang Paripurna di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (30/11/2016) malam lalu, dan langsung diberangkatkan ke Bandung untuk disahkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Sejumlah biaya dirasionalisasi untuk menyeimbang antara pendapatan dengan belanja daerah. Karena masih ada defisit anggaran Rp 420 miliar siang hari sebelum paripurna digelar.

Gaji ke-13 dan 14 PNS pun dipertaruhkan untuk keseimbangan neraca keuangan di Bumi Tegar Beriman serta tunjangan-tunjangan dikurangi untuk menekan defisit. Gaji pegawai misalnya, dalam sebulan Pemkab Bogor harus mengeluarkan Rp 84 miliar.

Selain itu, target pendapatan daerah pun dinaikkan karena komponen belanja daerah cukup tinggi mencapai Rp 6,457 tiliun, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 3,054 triliun dan belanja tidak langsung Rp 3,401 triliun.

Dari target pendapatan daerah dalam RAPBD 2017 sebesar Rp 6,006 triliun, target tersebut naik menjadi Rp 6,035 triliun saat disahkan DPRD Kabupaten Bogor, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,207 triliun, dana perimbangan Rp 2,689 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 985,470 miliar.

“Karena masih defisit, maka untuk gaji ke-13 dan 14 nanti dianggarkan lagi dalam APBD Perubahan dan tidak menutup kemungkinan target pendapatan naik lagi di perubahan nanti. Lagi pula, dana-dana bagi hasil dari provinsi juga belum masuk,” kata Bupati Bogor, Nurhayanti pekan lalu.

Penerimaan pembiayaan daerah pun ditarget Rp 468,620 miliar berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2015 sebesar Rp 295 miliar dan penerimaan piutang daerah Rp 173,620 miliar (sisa Dana Alokasi Umum 2016).

Komponen pembiayaan daerah masih sesuai dengan RAPBD lalu sebesar Rp 47,700 miliar berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan SILPA 2016 ditarget Rp 420,920 miliar untuk menutup defisit anggaran.

“Kami optimis kok semua bisa teratasi. Penerimaan kita itu masih sementara karena masih ada bagi hasil pajak dengan provinsi karena kita harus mempedomani penerimaan tahun yang lalu,” tukas Nurhayanti. [A5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: