Anggota DPR Miryam Ditetapkan sebagai Buronan oleh KPK
Anggota DPR Miryam S Haryani dari Fraksi Partai Hanura

Anggota DPR Miryam Ditetapkan sebagai Buronan oleh KPK

Jakarta (RJ) – Anggota DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani ditetapkan sebagai buronan (daftar pencarian orang) KPK. Miryam yang sudah berstatus tersangka, tak pernah memenuhi panggilan KPK terkait kasus pemberian keterangan palsu setelah mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) perkara dugaan korupsi e-KTP.

“Pemanggilan sudah kita lakukan dua kali dan kesempatan penjadwalan juga sudah kita berikan, namun dengan berbagai alasan tersangka MSH belum hadir sampai saat ini,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (27/4/2017).

KPK berkoordinasi dengan Polri terkait ditetapkannya anggota DPR Fraksi Hanura sebagai buronan. KPK menyurati Kapolri agar memasukkan nama Miryam dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Kita berharap juga kalau memang ada informasi-informasi dari masyarakat atau dari pihak lain terkait dengan keberadaan tersangka MSH itu dapat melaporkan ke kantor kepolisian yang terdekat karena saat ini kita mengirimkan surat DPO tersebut ke Kapolri. Kita tentu melakukan korrdinasi juga dengan pihak kepolisan tentang hal ini,” katanya.

KPK menetapkan Miryam menjadi tersangka pemberian keterangan palsu pada 5 April 2017. Miryam kemudian dipanggil penyidik KPK pada hari Kamis, 13 April dan Selasa, 18 April. Namun Miryam tak memenuhi panggilan.

Pengacara menyebut ditetapkannya Miryam menjadi buronan sebagai tindakan berlebihan KPK. “Saya berani jamin Bu Miryam masih di Indonesia,” tegas pengacara Miryam, Aga Khan.

Aga mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Miryam sekitar satu pekan lalu. Saat itu Miryam membahas gugatan praperadilan atas status tersangka pemberian keterangan palsu dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP.

“Saya kira buronan itu berlebihan, karena kenapa? KPK masih memanggil pihak-pihak swasta kami sudah sampaikan kepada KPK, kami beri pengertian untuk proses penyidikan dalam kasus korupsi. Padahal ini bukan kasus korupsi ini pemberian keterangan palsu di persidangan,” sambung Aga.

Menurutnya, Miryam mengalami kelelahan karena mengikuti kegiatan hari Paskah pada Jumat, 14 April 2017. Miryam kemudian dirawat di RS Pondok Indah sejak Selasa (18/4/2017) lalu

“Kami sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada tersangka MSH untuk dipanggil secara patut dan kemudian menjadwalkan ulang ketika pihak pengacara datang mengatakan yang bersangkutan sakit. Kita jadwalkan ulang setelah surat keterangan dokter tersebut, bahkan sampai hari ini kami belum menerima kedatangan dari tersangka MSH. Oleh karena itu dalam proses penyidikan ini kami pandang perlu untuk menerbitkan surat DPO untuk tersangka MSH dan kemudian mengirimkan pada pihak kepolisian,” terang Febri.

KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Dalam persidangan Kamis (23/3), Miryam menyebut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK dibuat atas tekanan penyidik. Miryam kemudian mencabut keterangan BAP dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP itu.

“Saya minta saya cabut semua karena saya dalam posisi tertekan,” kata Miryam dalam persidangan.

Miryam menyebut keterangan dalam BAP terkait dengan penerimaan dan bagi-bagi duit e-KTP itu tidak benar. Keterangan tersebut dibuat karena Miryam merasa terancam oleh perkataan penyidik KPK.

Saat dikonfrontir dengan Miryam, penyidik senior KPK Novel Baswedan menegaskan keterangan Miryam yang mengaku ada bagi-bagi uang terkait dengan proyek pengadaan e-KTP. Keterangan Miryam itu tertuang dalam BAP.

Bahkan, menurut Novel, keterangan anggota DPR dari Fraksi Hanura itu sangat rinci. Dalam BAP, sambung Novel, tertulis daftar nama-nama anggota DPR yang disebut Miryam terkait dengan bagi-bagi duit dalam proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu. [A1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: