31 Oktober Semua Transaksi Tol Secara Nasional Sudah Non Tunai
Gerbang Tol Utama Cibubur

31 Oktober Semua Transaksi Tol Secara Nasional Sudah Non Tunai

Jakarta (RJ) – Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menjalankan 100% elektronifikasi pembayaran di seluruh ruas jalan tol.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Senin (23/10/2017), penetrasi non tunai di jalan tol per tanggal 20 Oktober 2017 baru mencapai 88% secara nasional.

Tol di lingkungan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menyumbang rasio elektronifikasi tol tertinggi dengan angka 92%.

Deputi Gubernur BI Sugeng, menjelaskan, penetrasi ini terlaksana seiring dengan penerapan gardu tidak terima tunai yang sudah mencapai 70% dan akan terus bertambah secara bertahap, dan implementasi pemasangan SAM Multiapplet yang telah terlaksana 93% di seluruh ruas yang ada.

“Menuju penerapan implementasi 100% elektronifikasi jalan tol, koordinasi terus dilakukan untuk memastikan kesiapan aspek teknis,” kata Sugeng dalam konferensi pers di gedung BI, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain melalui percepatan pemasangan SAM Multiapplet, menjaga kewajaran harga kerjasama integrasi uang elektronik, implementasi SOP pemrosesan transaksi antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan perbankan, serta penerapan monitoring tools.

Selain itu penambahan lokasi layanan top up di sekitar gerbang dan rest area jalan tol maupun pada jaringan toko ritel terus dilakukan.

“BI dan Kementerian PUPR terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sistem pembayaran elektronik jalan tol di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Direktur utama badan usaha jalan tol (BUJT) PT Jasa Marga Desi Arryani menjelaskan masyarakat diharapkan bisa mengubah kebiasaan dalam memasuki jalan tol.

“Jadi kami imbau masyarakat untuk mengubah gaya dan kebiasaanya, untuk siap dengan e toll dan siap dengan isinya,” kata Desi.

Desi menjelaskan, dengan persiapan yang baik bisa mengurangi antrean di gerbang tol. “Kami mohon untuk antisipasi ketika masuk jalan tol disiapkan juga saldonya,” ujar dia.

Pada 31 Oktober 2017 dan selanjutnya diharapkan pengguna jalan tol sudah terbiasa dan dapat menikmati kemudahan dan kenyaman menggunakan uang elektronik pada pembayaran tol.

Masih ada gerbang tunai
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, demi mengimplementasikan aturan yang sudah dikeluarkan, kewajiban transaksi 100% non tunai di tol akan tetap dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2017 nanti. Namun memang secara peralatan, badan usaha masih akan menyediakan gerbang hybrid yang bisa memfasilitasi transaksi tunai.

“Artinya hari ini kan 70% non tunai. Di situ masih ada 30% (hybrid), secara peralatan. Tapi program kita kan menuju tanggal 31 untuk 100%,” katanya.

Dia sendiri menolak akan ada gerbang khusus transaksi tunai terkait kebijakan yang diterapkan. Pasalnya, dengan angka transaksi non tunai yang sudah mencapai 88%, harusnya kebiasaan masyarakat sudah mulai berubah.

Menyediakan kembali transaksi tunai menurut dia justru menjadi langkah mundur, bukan maju.

“Ya kalau dari sisi ini, tentu kembali proses transaksi itu akan kembali menjadi lama kalau transaksinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau peralatannya mungkin masih, tetapi transaksi tadi kan ada kaitannya udah enggak ada uang kembalian. Badan usaha sudah enggak menyediakan uang kembalian. Terus gimana nanti?” tutur Herry.

Sementara untuk kendala mesin yang diketahui masih lama dalam membaca kartu, pihaknya telah menginstruksikan ke operator untuk segera mengganti sebelum tanggal 31 Oktober 2017 nanti.

“Saya lihat jadwalnya. Kalau yang di Cileunyi nanti termasuk yang sudah diganti. Itu semua harus diganti,” ujar Herry.

Pihaknya juga telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk menggaransi tak terjadinya chaos di gerbang tol nanti.

“Makanya ada salah satu agenda yang namanya SOP. Di situ disepakati tata caranya dalam perjalanan ada yang error, apa yang harus ditindaklanjuti seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, termasuk kalau mati lampu dan lain-lain,” ungkap dia.

“Artinya kita siapkan SOP bagaimana mengatur kondisi-kondisi yang tadi. Kalau buat kami, artinya tidak boleh terjadi chaos. Untuk itu harus dihandle oleh masing-masing badan usahanya. Siapa yang harus bertanggung jawab dan lain-lain,” tukasnya. [A1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogger menyukai ini: